Undip Perjuangkan UKT Terjangkau

Semarang - Aksi damai berlangsung dari ICT Center menuju Bundaran Widya Puraya Undip, Jumat pagi tepat di Hari Kesaktian Pancasila tahun 2012. Ratusan mahasiswa dari seluruh elemen gerakan turun mengatasnamakan mahasiswa Undip. Genderang orasi termaktub jelas dalam pernyataan menolak UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang oleh Undip berlaku untuk mahasiswa baru 2012. Sistem UKT dihitung dengan membagi seluruh biaya pembayaran SPP, PRKP, SPI dan SPMP yang tahun-tahun sebelumnya dibayar di awal masuk namun tahun 2012 akan dibagi dalam 8 semester. Surat edaran Dikti untuk memberlakukan kebijakan pembayaran jumlah uang kuliah rata hingga 8 semester ini menuai banyak kritik.

Rektor Undip, Prof. Sudharto P. Hadi, MES, PhD. mengungkapkan dalam temu langsung dengan massa aksi bahwa biaya UKT sulit untuk ditolak. Hanya saja bisa diperjuangkan penurunan besaran UKT, sehingga masyarakat miskin tetap bisa mengecam bangku kuliah. Sedangkan mahasiswa bersuara bahwa penentuan kebijakan ini tidak memiliki payung hukum yang kuat. Sejauh ini landasan yang digunakan baru Rancangan Undang-Undang Perguruan Tinggi Pasal 27 yang masih belum disyahkan hasil amandemennya. Namun demikian Rektor berterima kasih atas kepedulian mahasiswa terhadap pendidikan di Undip.

“Tentu saya akan memperjuangkan UKT turun pada pertemuan Rektor se-Indonesia pada Sabtu, 2 Juni di Bandung,” ungkap beliau pada massa.

Ketika ditanya mengenai berapa penetapan biaya UKT, beliau belum berani angkat bicara. Begitu pula dengan otonomi fakultas terhadap penentuan besarnya rupiah UKT tersebut.

“Masih belum final. Ditetapkan bersama-sama. Fakultas mengajukan, kita rapat, kok masih terlalu tinggi, kita turunkan. Tapi yang menyusun mereka, tapi kalau terlalu tinggi, tidak realistis, tidak terjangkau maka kita meminta untuk diturunkan,” jelas Rektor pada wartawan.

Hal senada disampaikan oleh PR III Undip, Drs. Warsito, SU. “Tujuan kebijakan UKT ini agar biaya pendidikan lebih ringan dalam perhitungan yang berbeda. Ini dikarenakan komponen tiap prodi berbeda pula. Kami berusaha tetap transparan dan terus meningkatkan pelayanan,” tambah beliau.

Mahasiswa nampak belum puas dengan pernyataan ini. Presiden BEM KM Undip, Reza Auliarahman mengungkapkan bahwa mahasiswa harus selalu siap untuk terus mengawal terkait kenyataan Rektor yang tidak bisa menyatakan ketegasan untuk menolak. Menanggapi hal ini, jika penurunan biaya UKT dari hasil rapat di Bandung masih sangat membebani dan tidak adil bagi rakyat miskin, maka aksi ke Dikti akan dilakoni.

Aksi diakhiri dengan penandatanganan MoU antara mahasiswa dan Rektor Undip yang berisi:

1.    Undip merumuskan biaya UKT yang terjangkau

2.    Meningkatkan mutu infrastruktur dan fasilitas kampus

3.    Adanya pengawasan dan transparansi terhadap alokasi dana kemahasiswaan

4.    Jaminan kepada seluruh mahasiswa Undip yang tidak mampu

Aksi sempat berakhir ricuh karena provokasi, namun tidak sampai menimbulkan perlawanan berarti. (Yuniva)