Kemelut Pemiltas FKM 2013 : BEM, Senat dan Sumpah Netral

Pemilihan raya (Pemira) tinggal menghitung hari. Pesta demokrasi rakyat FKM yang dihelat setahun sekali ini akan dimulai pada awal Desember. Kursi panas BEM 1 dan 2 mulai panas diperbincangkan. Beberapa nama calon yang diperkirakan naik menduduki 2 kursi mewah tersebut kini menjadi trending topik dikalangan mahasiswa FKM. Banyak isu yang menarik perhatian publik. Salah satunya adalah kabar tentang netralitas BEM dan Senat. Hal ini sesuai dengan penuturan Karima selaku Ketua Senat FKM Undip, Jumat (1/11) lalu.“Kita (senat.red) emang dari lahirnya udah netral secara kelembagaan. Jadi sebenarnya mau ada sumpah atau enggak pun, senat udah pasti netral”, katanya.“Belum ada konsolidasi internal yang khusus ngomongin itu. Tapi semua sudah sepakat BEM netral. Ga ada di peraturan, ambil inisiatif”, tutur Riyan Aprilatama, Ketua BEM FKM.

Sedangkan di tempat yang berbeda, Rafiah al Qodri alias Opi (staf Dept. Dimas BEM FKM)
mengaku, “Kabar BEM netral dari Mas Riyan, ga boleh ada golongan-golongan. Ga mau BEM di luar kelihatan satu tapi di dalam pecah-pecah. BEM netral jangan milih-milih. Dari senat pun mendukung”. (3/11)

Dalam KBBI netral berarti tidak berpihak (tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak). Senat dalam definisi netralnya, mengartikan bahwa netral tersebut ialah secara lembaga, bukan secara personal. “Secara kelembagaan kita tidak memihak siapapun, siapa kelembagaan itu? Ya senat. Bukan secara personal. Nah itu yang harus dipisahkan”, Karima menambahkan.

Badan eksekutif FKM menyatakan hal serupa, “Memang seharusnya demikian, BEM yang punya gawe pemira, mustahil BEM ga netral, apa indikasi netral? Tidak ada yang jadi tim sukses (timses), tidak ikut kampanye, tidak mengistimewakan salah satu calon. Kalau ada satu saja yang seperti itu berarti BEM gagal netral karena pasti tendensius memenangkan salah satu”.

Muh.Najibullah Bangun, Presiden BEM KM Undip menanggapi, “Harus bisa bedakan institusi dan personil. Setiap mahasiswa punya hak pilih secara personal. Silakan dinilai sendiri, apakah itu tidak mematikan hak asasi yang lain? Setiap organisasi punya mekanisme sendiri tentang timses. Harus cuti kalau mau maju, ini masalah etika berorganisasi. Ini tidak diatur dalam undang-undang (UU). Regulasi sendiri di organisasi”. (2/11) “Kalau Senat beda dengan BEM. Presiden BEM bisa mengatakan apapun tanpa pengkondisian internal BEM. Senat bicara atas nama institusi, kalau atas nama personil berarti tidak ada kekuatan institusi”, imbuhnya.

Namun, kebijakan netral ini seolah menjadi tumpang tindih dengan adanya kemungkinan anggota senat yang mencalonkan dirinya kembali untuk menjadi anggota senat tahun depan. Jika ada anggota yang mencalonkan dirinya kembali, otomatis ia akan berkampanye, mencari massa dan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Saat itu terjadi, bukankah nilai-nilai netral yang selama ini ia pegang akan runtuh? Saat ditanya mengenai hal ini, Karima menegaskan, “Kita netral dalam hal pengawasan pemira, pembuatan undang-undang, karena kita lah “patokannya”, sedangkan jika ada anggota kami yang menjadi timses, penasihat dan lain lain yang meliputi personal, kami belum bisa memutuskan, karena kami baru akan merumuskannya nanti malam”.

Hal ini pun senada dengan penuturan salah satu anggota Senat, Siti Rahayu (1/11), “Kita kan yang membuat UU kak, jadi kita harus udah netral dari awal, selain itu, jika nanti ada anggota senat yang mencalonkan dirinya lagi, nah itu dia membawakan dirinya bukan sebagai seorang senat kak, tapi ya sebagai orang yang ingin menjadi anggota senat, bisa dibilang dia itu calon senat tahun selanjutnya”.

“Tahun ini BEM tidak punya hubungan apapun dengan KPR selain urusan administrasi (pendanaan). KPR sebagai ad hoc. BEM tidak punya pertanggung jawaban ke KPR, tidak bisa intervensi KPR, beda dengan tahun sebelumnya bahwa BEM adalah penanggung jawab dari KPR,” tutur Muh. Najibullah.