Pernyataan Sikap “Aksi Nasional Mahasiswa” oleh BEM Se-Semarang

Photo : PH

Tepat pada hari Senin, 18 Mei 2015 pukul 19.00 WIB, BEM Universitas Indonesia (UI) dan sejumlah kampus diundang oleh Presiden Jokowi untuk melakukan dialog mengenai kondisi bangsa di Istana Negara, Jakarta. Bersamaan dengan hal tersebut, BEM Sosial Politik Universitas Diponegoro mengadakan konferensi Pers BEM se-Semarang Raya di Student Center Undip pukul 17.00 WIB s.d selesai untuk mengumumkan pernyataan sikap akan turun aksi pada tanggal 21 Mei 2015 sebagai bentuk “Aksi Nasional Mahasiswa” oleh BEM SI (Seluruh Indonesia).

Aksi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan BEM SI untuk dapat berdialog terbuka dengan Presiden Jokowi mengenai kondisi bangsa saat ini. Kondisi bangsa yang dimaksud adalah mengenai dampak dari beberapa kebijakan Jokowi-JK diantaranya mengenai kenaikan harga BBM yang hingga saat ini telah berubah sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal 1 Januari 2015, 19 Januari 2015, 1 Maret 2015 dan 28 Maret 2015; kebijakan perpanjangan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) PT. Freeport Indonesia selama 6 bulan dengan kuota 580.000 ton konsentrat tembaga; dan belum adanya kepastian hitam diatas putih dengan Peraturan Menteri mengenai kepengelolaan blok Mahakam.

Meskipun mahasiswa se-Semarang Raya telah melakukan aksi memberikan kartu kuning kepada Presiden Jokowi-JK pada tanggal 18 Maret 2015 lalu, namun tiga hal tersebut belum ada perkembangan. Mahasiswa Semarang juga gagal menemui Presiden Jokowi saat kunjungan kerja di Kabupaten Semarang pada tanggal 29 April 2015 lalu.

Untuk itu, BEM SI telah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk melakukan dialog terbuka dengan mahasiswa se-Indonesia. Namun yang disayangkan adalah pada dialog hari Senin, 18 Mei 2015 yang diadakan di Istana Negara, Presiden Jokowi hanya mengundang beberapa perwakilan Universitas saja untuk diajak makan malam sekaligus membahas kondisi bangsa di Istana Negara.

Maka, dengan kondisi negeri yang telah disampaikan sebelumnya dan sikap Presiden Jokowi yang tidak mau berdialog secara terbuka dihadapan mahasiswa se Indonesia, pada tanggal 18 Mei 2015 BEM se-Semarang Raya menyatakan sikap akan turun aksi pada tanggal 21 Mei 2015 dengan 3 tuntutan :
1.  Menuntut  pemerintahan Jokowi-JK meninjau ulang mekanisme penetapan harga BBM satu bulan sekali karena mekanisme tersebut menciptakan ketidak pastian harga barang pokok yang dipengaruhi oleh BBM.
2.  Menuntut pemerintah segera memastikan PT. Pertamina (Persero) untuk mengelola blok Mahakam, memberikan bantuan kepada BUMN untuk siap mengelola Blok Mahakam pada tahun 2017.
3.   Menuntut pemerintah dalam melakukan renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia agar tidak ada kesepakatan yang merugikan negara bahkan melanggar peraturan perUU yang berlaku. Terutama terkait kesepakatan smelter, divestasi saham, dan opsi percepatan perpanjangan kontrak karya.(Novi)