Aksi Solidaritas Peringati Hari Nelayan

Sumber : doc.pribadi

Jumat (7/4) telah diselengarakan sebuah aksi solidaritas di Bundaran Undip dari kolaborasi antara Kementerian Sosial Politik BEM Undip dan Bidang Sosial Politik BEM FPIK yang mengangkat tema kesejahteraan nelayan. Aksi ini sebenarnya untuk memperingati hari besar nasional, Hari Nelayan dan atas dasar inisiatif para mahasiswa yang menganggap para nelayan perlu pendampingan dan perhatian khusus.

Berdasarkan survei para nelayan di daerah desa Tambak Lorok yang tidak mengetahui tentang kebijakan yang sudah dibuat pemerintah khususnya bagi nelayan itu sendiri menjadi dasar terlaksananya aksi. Aksi ini memiliki tujuan yang pertama untuk menyadarkan mahasiswa bahwa nelayan di Indonesia masih belum sejahtera, kedua untuk membuka lembaran lagi bahwa pemerintah masih kurang terjun ke masyarakat langsung, dan yang terakhir untuk memperjuangkan nelayan yang merupakan salah satu bagian dari rakyat kecil. Pemilihan bundaran Undip menjadi titik aksi karena lalu lintas yang ramai dan juga banyak perhatian. Gerakan ini sasarannya menyeluruh namun khusus di Jawa Tengah saja terutama Tambak Lorok karena masih dalan lingkup penyadaran. Di Tambak Lorok, masih ada nelayan yang kekurangan dari segi ekonomi yang mengakibatkan nelayan dipermainkan oleh tengkulak. Nelayan hanya pasrah dan mengikuti semua kebijakan yang ada. Ketidaktahuan ini mungkin dilatarbelakangi dari  kurangnya sosialisasi atau kebijakannya tidak tepat dan solusi yang diberikan belum jelas yang menyebabkan bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran. Selain itu, pemerintah masih mengimpor ikan padahal Indonesia merupakan kawasan bahari.

“Kemarin dilihat dari data juga bahwasannya Indonesia itu masih mengimpor ikan, logikanya kita punya rumah besar, kamar banyak tapi kok kita nggak ngegunain kamar itu dengan baik misalnya kita punya perairan banyak, kita punya sumber alam yang banyak kok kita masih bisa impor ikan gitu. Itukan sangat nggak lucu, sangat nggak logis sekali dilihat, mungkin ada yang salah dari pengolahanya ikannya atau gimana. Kebijakan dari pemerintah hanya sebatas pembuatan kartu nelayan agar nelayan tidak illegal dan untuk bantuannya itu tidak merata sampai sekarang” ujar Bima Wicaksono selaku Kepala Divisi Aksi Propaganda dari Kementerian Sosial Politik BEM Undip.

Aksi ini diselipi oleh aksi teatrikal yang menyentil pejabat tinggi tentang kesejahteraan nelayan dan kebijakan yang dibuat pemerintah. Dirasa pemerintah kurang memfollow-up kebijakan tersebut dan birokrasinya masih simpang siur dan melambat-lambatkan. Kemudian dibacakannya pernyataan sikap yang disampaikan oleh salah satu anggota BEM Undip yang intinya menyangkut kesejahteraan nelayan dan solusi pemerintah untuk menyejahterakan nelayan serta mendukung kebijkan yang dibuat pemerintah dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Setelah itu dilakukan audiensi lanjutan berupa diskusi-diskusi dan untuk kedepannya masih dimatangkan kembali. (Edwina Permata dan Uswatun)