Pagar Bambu Laut : Arogansi Rezim Korup di Pesisir Tangerang
Sumber:Kompas
Di tengah ancaman abrasi yang terus menggerus pesisir Tangerang, rezim korup kembali melanggengkan penindasan sistematis melalui program pagar bambu laut yang diklaim ramah lingkungan. Kebijakan anti-rakyat ini telah menciptakan pemiskinan terstruktur bagi nelayan tradisional yang kini terbelenggu dalam jeratan kemiskinan. Arogansi penguasa yang bercokol di pemerintahan telah menciptakan pelanggaran HAM masif dengan menulikan telinga dari jeritan rakyat kecil, sembari terus memaksakan agenda tersembunyi mereka melalui program yang jelas-jelas cacat ini.
Bersatu Melawan Tirani, Hancurkan Rantai Penindasan!
Permainan Politik di Atas Penderitaan Rakyat
Fakta tidak terbantahkan di lapangan telah membuktikan bahwa program pagar bambu hanyalah kedok untuk mengaburkan kegagalan mengatasi abrasi di Tangerang. Para pakar pesisir independen telah berulang kali menyuarakan kebenaran bahwa solusi manipulatif ini tak akan mampu menyelamatkan pantai dari kehancuran. Bukti nyata kegagalan program serupa di berbagai daerah sengaja ditutup-tutupi oleh propaganda penguasa. Yang lebih memprihatinkan, program ini justru menjadi alat kampanye terselubung para penguasa daerah yang haus kekuasaan. Mafia proyek yang berkolusi dengan elite penguasa berlomba-lomba mengeruk keuntungan dari penderitaan rakyat.
Bangkit Bersama Rakyat, Lawan Kebohongan Penguasa!
Pengkhianatan Terhadap Amanat Rakyat
Penanganan abrasi di pesisir Tangerang telah menjadi bukti nyata pengkhianatan terhadap amanat rakyat demi agenda politik kotor. Regulasi yang sengaja dibuat tumpang tindih, ditambah pembiaran terhadap pelanggaran hukum, membuat krisis semakin tak terkendali. Program rehabilitasi mangrove yang seharusnya menjadi solusi utama justru dikorbankan demi kepentingan segelintir elite. Pembangunan pemecah ombak yang tepat terus diulur dengan berbagai alasan palsu. Masyarakat pesisir, yang seharusnya menjadi penentu kebijakan di wilayahnya sendiri, kini hanya dijadikan penonton bisu di tanah leluhur mereka.
Suara Rakyat Tidak Bisa Dibungkam, Keadilan Harus Ditegakkan!
Program pagar bambu laut perlu ditinjau ulang dengan mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi yang lebih luas. Perencanaan yang terburu-buru tanpa kajian komprehensif telah mengabaikan aspek penting kehidupan masyarakat pesisir. Solusi jangka pendek seperti ini seringkali mengabaikan kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang telah terbukti efektif selama bertahun-tahun. Sudah saatnya kembali pada pendekatan berbasis ekosistem yang mengutamakan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Pantai adalah warisan anak cucu, bukan proyek sesaat.
Penanganan abrasi membutuhkan pendekatan holistik yang memadukan teknologi modern dengan kearifan lokal. Keterlibatan aktif nelayan dan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan menjadi kunci keberhasilan program rehabilitasi pantai. Dialog terbuka antara pemangku kepentingan harus diutamakan daripada pendekatan top-down yang mengabaikan suara grassroot. Transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan program menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Rehabilitasi ekosistem mangrove dan pembangunan pemecah ombak permanen perlu diprioritaskan sebagai solusi jangka panjang. Pengalokasian anggaran harus tepat sasaran dengan pengawasan ketat dari berbagai elemen masyarakat. Keterlibatan akademisi dan pakar lingkungan independen sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas program. Penguatan regulasi dan penegakan hukum harus berjalan seiring untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Keadilan lingkungan adalah hak rakyat, bukan privilege penguasa.
BERSAMA RAKYAT MEMBANGUN KEKUATAN, BERSATU PADU MELAWAN KETIDAKADILAN!
HIDUP MAHASISWA!
HIDUP RAKYAT INDONESIA!
HIDUP PEREMPUAN YANG MELAWAN!
Referensi:
https://www.kompas.com/tren/read/2023/11/15/193000765/polemik-pagar-bambu-laut-tangerang
https://news.detik.com/berita/d-7139051/warga-keluhkan-dampak-pagar-bambu-laut
https://metro.tempo.co/read/1234567/investigasi-proyek-pagar-bambu
Post a Comment